Tangerang - Pelitagemilang.id Kajian Anggaran: Angka Besar tidak sama dengan Pemborosan. Lihat Konteks, Tupoksi, dan Jumlah Kegiatan, menurut Kurtubi selaku tokoh masyarakat tangerang. Rabu 24 Juni 2026.
Kurtubi memaparkan, Lagi ramai pemberitaan soal anggaran. "Makan minum" Kecamatan Rajeg Rp1,4 Miliar di APBD. Angka 1,4 Miliar memang terdengar besar jika dilihat sepintas. Tapi analisa anggaran tidak boleh berhenti di angka. Berikut bedah kritis untuk meluruskan persepsi publik:
1. KUNCI ANALISA ANGGARAN: JANGAN LIHAT ANGKA, LIHAT "UNTUK APA + UNTUK SIAPA + BERAPA KALI"*
3 Pertanyaan Kritis yang Wajib Dijawab:
1. Untuk Apa? Pos "Belanja Makan Minum" di APBD tidak hanya untuk "ngopi-ngopi ASN". Ini pos standar untuk semua kegiatan resmi kedinasan: rapat koordinasi, musrenbang, pelatihan, bimtek, sosialisasi, rapat lintas sektor, tamu dinas, dll. Semua kegiatan yang melibatkan peserta wajib disediakan konsumsi sesuai PMK + Perbup.
2. Untuk Siapa? Kecamatan Rajeg adalah kecamatan terpadat ke-3 se-Kab Tangerang. Jumlah desa/kelurahan 11, jumlah ASN + THL + staf 100+, jumlah RT/RW 300+. Setiap kegiatan undang camat, sekcam, kasi, lurah, kepala desa, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, Babinsa, Bhabinkamtibmas. 1 kegiatan bisa 100-200 orang.
3. Berapa Kali? 1,4 Miliar itu anggaran 1 tahun = 365 hari kerja. Jika dibagi rata: Rp1,4 Miliar : 12 bulan = Rp116 juta/bulan. Jika dalam 1 bulan ada 20 kegiatan resmi, maka per kegiatan Rp5,8 juta untuk 150 orang = Rp38 ribu/orang. Standar snack + makan siang sesuai standar harga Kab Tangerang.
Kalimat Kunci: Rp1,4 Miliar terdengar besar. Tapi kalau dibagi jumlah kegiatan + jumlah peserta setahun, bisa jadi wajar sesuai standar.
2. ALASAN KENAPA ANGGARAN KECAMATAN WAJAR LEBIH BESAR*
Alasan 1: Kecamatan = "Mini Pemkab" di Tingkat Wilayah*
Tupoksi Kecamatan Rajeg berdasar Permendagri 4/2023: jadi koordinator 11 desa/kelurahan, fasilitator musrenbang, pelaksana program prioritas bupati, pengampu 30+ program lintas OPD. Setiap ada program dari Dinas Kesehatan, Dinsos, Disdik, DPMPD, DLHK, semua titik kumpulnya di Kecamatan. Berarti frekuensi rapat + kegiatan paling tinggi se-kabupaten.
Alasan 2: Rajeg = Wilayah Padat + Kompleks.
Rajeg punya 11 desa/kelurahan, puluhan perumahan, kawasan industri, pasar, dan rawan banjir. Koordinasi lintas sektor, banjir, stunting, kemiskinan, binwil, pengajian, izin usaha, konflik lahan. Semua butuh rapat. Rapat = butuh konsumsi sesuai aturan.
Alasan 3: Standar Harga Sudah Ditetapkan*
Pemkab Tangerang punya Standar Biaya Masukan. Misal: Snack Rp15 ribu, Makan siang Rp35 ribu. Kecamatan tidak bisa set harga sendiri. Kalau 1 kegiatan 150 orang x Rp50 ribu = Rp7,5 juta. Itu wajar, bukan "mewah".
3. COUNTER NARASI "PEMBOROSAN": 3 LOGIKA YANG HARUS DILURUSKAN*
Counter 1: "1,4 Miliar = Uang Rakyat Dihamburkan"*
Fakta: Itu bukan "uang jajan Camat". Itu anggaran operasional pelayanan. Sama seperti RSUD punya anggaran obat, sekolah punya anggaran buku. Kecamatan tanpa anggaran konsumsi = rapat tidak bisa jalan. Program bupati untuk warga Rajeg jadi mandek.
Counter 2: "ASN Bisa Bawa Bekal Sendiri".
"Fakta: Rapat koordinasi undang Kepala Desa, BPD, LPM dari 11 desa. Masa suruh bawa bekal dari rumah? Itu tidak etis + melanggar etika pelayanan. Tamu dinas dari Pemprov/Pemkab lain juga wajib disiapkan konsumsi. Ini aturan, bukan inisiatif pribadi.
Counter 3: "Angganya Kegedean Dibanding Kecamatan Lain".
Fakta:
Rajeg jumlah desa + penduduk + jumlah kegiatan paling tinggi. Jangan bandingkan anggaran Kecamatan Rajeg dengan kecamatan yang desanya cuma 8 dan kegiatannya 1/3 Rajeg. Itu tidak apple to apple.
4. REKOMENDASI BIAR TIDAK DISALAHPAHAMI LAGI
Agar publik tidak gagal paham dan Kecamatan Rajeg terlindungi, disarankan:
1. Buka Data Kegiatan ke Publik : Kecamatan upload rekap kegiatan 1 tahun: tanggal, nama kegiatan, jumlah peserta, foto. Biar warga lihat "oh 1,4 Miliar itu untuk 300 kegiatan setahun misalnya".
2. Fokus ke Output, Bukan Input: Jangan debat "kenapa 1,4 M". Debat: "Dengan 1,4 M itu, berapa musrenbang kelar, kegiatan MTQ kabupaten yang juga melibatkan dari kecamatan, pengajian, binwil, berapa konflik selesai, berapa program bupati tembus ke desa", berapa tamu yang datang ke kecamatan Rajeg. Output yang bicara.
KESIMPULAN: KRITIS BOLEH, TAPI FAIR.
Kritik harus pakai data lengkap, bukan potong angka lalu viralkan. Imbuhnya
"Anggaran besar untuk pelayanan besar". Kecamatan Rajeg melayani 200 ribu+ warga dengan 11 desa + ratusan RT/RW. Frekuensi koordinasi paling tinggi. Wajar jika pos operasionalnya juga tinggi.
Publik berhak tahu. Kecamatan juga berhak menjelaskan secara utuh. Ungkapnya
> Mizan / Red
0Komentar